Jerman Kecam Upaya Israel Tetapkan UNRWA sebagai Organisasi Teroris

Juru berkata Kementerian Luar https://cityservetrivalley.org/ Negeri Jerman Sebastian Fischer mengkritik usaha parlemen Israel untuk memutuskan badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai organisasi teroris.

“Anda menyadari posisi kami di UNRWA. Ini bukan organisasi teroris melainkan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB, yang pekerjaan pentingnya di dukung oleh penduduk internasional,” kata diplomat Jerman berikut didalam konferensi pers di Berlin terhadap Rabu.

Ia memberikan bahwa mosi parlemen Israel dipandang “sangat mengkhawatirkan” gara-gara perihal itu membahayakan pekerjaan UNRWA di Gaza, tambahnya.

Israel dapat meloloskan sebuah RUU yang dapat melabeli badan PBB untuk pengungsi Palestina itu sebagai kelompok teroris. RUU berikut lolos didalam pemungutan suara awal bersama dengan hasil 42-6 dan kudu lewat komite-komite dan tiga pemungutan suara lainnya sebelum akan menjadi undang-undang.

Israel udah berkali-kali berupaya menjatuhkan UNRWA.

Terakhir mereka menuduh badan berikut punya jalinan bersama dengan kelompok militan, dan mengklaim bahwa ratusan pegawainya adalah anggota kelompok militan, termasuk lebih dari satu yang diduga berpartisipasi didalam serangan 7 Oktober di Israel selatan.

Tuduhan berikut mengakibatkan pembekuan pendanaan oleh banyak donor kepada badan berikut terhadap saat Gaza tengah dilanda krisis kemanusiaan yang dipicu oleh perang.

UNRWA menyatakan udah menyita tindakan cepat terhadap mereka yang dituduh dan sebuah tinjauan berdiri sendiri terhadap netralitas badan berikut menemukan bahwa Israel tidak pernah mengemukakan keprihatinannya terhadap para pekerja berikut dan tidak memberikan bukti-bukti yang menopang klaimnya.

Fischer termasuk menyatakan dirinya tidak menduga bahwa Kongres AS dapat mengadopsi rencana undang-undang yang memberlakukan sanksi terhadap Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Langkah parlemen Amerika Serikat itu dijalankan sehabis pengadilan berikut menyatakan dapat memeriksa keinginan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sembari mengutamakan bahwa ICC adalah “lembaga independen”, Fischer mengatakan: “Anda menyadari bahwa kami adalah pendukung keuangan terbesar kedua ICC.”

“Saya kira ini adalah contoh baik berasal dari sikap kami terhadap ICC. Kami udah memandang keputusan DPR AS. Namun, keputusan itu kudu disahkan Senat (juga) … Saya rasa aku tidak membocorkan rahasia apa pun bersama dengan menyatakan bahwa kami menganggap keputusan itu tidak dapat disahkan,” katanya.

Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza akibat perang genosida Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober kini raih 36.586 orang, dilengkapi 83.074 orang terluka, Kementerian Kesehatan di Gaza menginformasikan terhadap Rabu didalam laporan hariannya.

Artikel Lain-nya: Berita Hari Ini Seleb Korea Selatan

Selain itu, laporan berikut mengonfirmasi bahwa pasukan pendudukan Israel melakukan tujuh pembantaian di empat keluarga berbeda di Jalur Gaza, menewaskan 36 orang dan melukai 115 orang didalam 24 jam terakhir.

Kementerian Gaza mengutamakan bahwa ribuan korban masih terjerat di bawah reruntuhan jalan disaat pasukan pendudukan Israel tetap bersama dengan sengaja mencegah ambulans dan kru pertahanan sipil menjangkau mereka.

IPhone 15 Rilis Berapa Saja Bea Masuk Sertakan Pajaknya

Perusahaan IT asal Amerika Serikat, Apple, seketika merilis produk gadget terkini mereka yaitu iPhone 15 di Indonesia. Apple secara legal sudah merilis produk terbarunya hal yang demikian di Amerika pada 13 September 2023 yang lalu. Tetapi, Apple belum mengumumkan secara legal peluncurannya di Indonesia.

Apple akan merilis iPhone 15 di negara tetangga seperti Thailand dan Singapura pada 22 September serta Vietnam dan Malaysia pada 29 September mendatang. Untuk para iPhone hunter dalam slot server thailand super gacor negeri yang sudah tak tabah dengan peluncuran iPhone 15 bisa membelinya ke negara tetangga yang sudah legal menerima jadwal rilis.

Tetapi, sekiranya membeli iPhone 15 di luar negeri, pembeli mesti membayar bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Kecuali itu, pembeli iPhone 15 juga mesti meregistrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengatakan setidaknya ada dua bagian yang dikenakan sekiranya membeli iPhone 15 di luar negeri. Pertama ada bea masuk sebesar 10% dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Bea masuk yaitu pungutan legal negara yang dikenakan terhadap barang impor. Meskipun, PDRI yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini DJBC Kementerian Keuangan atas komoditi impor. PDRI dihitung terpisah dari penghitungan bea masuk. PDRI sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu Pajak Pertambahan Poin (PPN) sebesar 11% dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor sebesar 10% sekiranya memiliki NPWP dan sebesar 20% sekiranya tak memiliki NPWP.

Gambaran Perhitungan
Berikut yaitu gambaran penghitungan bea masuk dan PDRI pembelian iPhone 15 di luar negeri.

Harga iPhone yang dibeli US$799 dengan asumsi kurs ke rupiah sebesar Rp15.000. Sesudah dikurangi skor pembebasan US$500, maka jumlah pungutan dikenakan untuk US$299.

Poin Pabean (NP) US$299 x Rp15.000 = Rp4.485.000

Bea Masuk (BM) 10% dari NP = Rp448.500

Poin Impor (NI) = NP + BM = Rp4.485.000 + Rp448.500 = Rp4.933.500

PPN = 11% x NI = 11% x Rp4.933.500 = Rp542.685

Kementerian PUPR Sebut Lokasi Rumah Tapera Hanya Berjarak 1 Jam dari Daerah Kerja, Ini Alasannya

Kementerian Profesi Awam dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyuarakan lokasi rumah bagi penerima program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan diupayakan sekitar 1 jam dari lokasi kerja. Jarak ini untuk memudahkan mobilitas penerima manfaat Tapera.

Adapun anggaran program Tapera berasal dari potongan gaji karyawan sebesar 2,5 persen per bulan dan iuran perusahaan mencapai 0,5 persen per bulan. Demikian dipersembahkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Profesi Awam dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna.

Tentunya kita berkeinginan agar slot server thailand no 1 masyarakat tadi dapat bertempat tinggal dalam waktu tempuh yang relatif murah, katakan 1 jam dari daerah kerja,\\\” ujar Herry dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024).

Herry menambahkan, pemilihan lokasi rumah untuk Tapera yang berjarak cuma sekitar 1 jam dari lokasi kerja memastikan tren urbanisasi. Di mana, mayoritas daerah bekerja ketika ini berada di kawasan perkotaan.

\\\”Tentu amat tergantung dengan keperluan. bila memandang perkembangan hari ini, urbanisasi amat tinggi,\\\” tutur dia.

Meski demikian, dia mengakui ketika ini pemerintah kesusahan untuk mencari lokasi perumahan di sekitar kota besar seperti Jakarta. Ia bahkan masih tidak mau menyebutkan lokasi pasti perumahan yang akan dipakai untuk penerima manfaat Tapera.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-undang Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera) atau iuran Tapera.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengemukakan sebagian alasan kenapa Tapera seharusnya dicabut, dengan konsentrasi utama pada potensi korupsi dalam pengelolaan dana hal yang demikian.

Rawan Disalahgunakan

Menurut Said, dana Tapera amat rawan disalahgunakan sebab adanya kerancuan dalam metode anggaran.

Dana Tapera dikumpulkan dari iuran pekerja dan pengusaha, tetapi dikelola oleh pemerintah tanpa adanya kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh ini memunculkan risiko besar bagi penyalahgunaan dana.

\\\”Minggu Tapera bukanlah metode jaminan sosial maupun bantuan sosial yang terang. Dana dari iuran masyarakat ini dikelola oleh pemerintah, yang seharusnya tak mempunyai andil dalam dana yang bukan berasal dari APBN atau APBD. Ini membuka peluang besar untuk korupsi,\\\” terang Said dalam keterangannya, Kecuali (2/6/2024).

Pun itu, Said menyoroti bahwa dana yang dikumpulkan dari iuran pekerja sebesar 3% dari bayaran mereka tak akan cukup untuk membeli rumah dalam jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun. , uang muka saja tak akan terpenuhi. Contoh ini memunculkan ketidakpastian bagi pekerja dalam mempunyai rumah

Potongan iuran Tapera juga membebani tarif hidup pekerja. Di tengah penurunan daya beli dan rendahnya bayaran minimum pengaruh UU Cipta Kerja, tambahan potongan sebesar 2,5% untuk Tapera semakin memberatkan pekerja yang sudah terbebani pelbagai potongan lain seperti Pajak Penghasilan dan iuran jaminan sosial lainnya.