palestina

Indonesia Akan Angkat Persoalan Palestina di Dewan HAM PBB

Mengangkat perhatian pada persoalan Palestina menjadi salah satu agenda Indonesia di keanggotaan Dewan HAM PBB, menurut Duta Besar Indonesia untuk PBB. Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan, pembahasan isu Palestina di Dewan HAM PBB selama ini sering dikesampingkan karena peristiwa-peristiwa terbaru.

“Karena itu kita ingin mengangkat lagi bahwa perhatian mengenai Palestina di Dewan HAM, yang sudah menjadi bagian resmi dari agenda Dewan HAM. Itu dapat diangkat dan menghasilkan hasil yang solutif yang bisa diimplementasikan bagi kepentingan bangsa Palestina tersebut,” ujarnya.

Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Ini adalah kali greatamericancomputer.com  keenam Indonesia terpilih jadi anggota lembaga internasional itu. Kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri, Indonesia tetap dipercaya oleh negara-negara lain untuk menangani persoalan HAM karena dianggap memiliki kapasitas. Pegiat HAM berharap dengan masuknya ke Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan-persoalan HAM di regional maupun global.

Apa itu Dewan HAM PBB?

Dewan HAM PBB alias United Nations Human Rights Council (UNHRC) adalah lembaga antarpemerintah di dalam PBB yang bertugas menguatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya.

Lembaga yang berkantor di Jenewa, Swiss, ini memiliki kewenangan untuk mendiskusikan semua persoalan dan situasi HAM tematik yang membutuhkan perhatiannya sepanjang tahun. Dewan HAM terdiri dari 47 negara anggota, yang dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB. Majelis mempertimbangkan kontribusi negara-negara kandidat pada promosi dan perlindungan HAM, serta janji dan komitmennya dalam isu ini.

Keanggotaan Dewan dibagi berdasarkan wilayah geografis, dengan perincian negara-negara Afrika 13 kursi, Asia-Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, Eropa Barat dan negara lainnya tujuh kursi, dan Eropa Timur enam kursi.

Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya.GETTY IMAGES via BBC INDONESIA Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya.

Ini keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Periode sebelumnya yaitu 2006–2007, 2007–2010, 2010–2014, 2015–2017, 2020–2022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024–2026. Kali ini, Indonesia memperoleh suara tertinggi di antara negara-negara Asia dan Pasifik. Indonesia mengamankan 186 suara, diikuti Kuwait 183 suara, Jepang 175 suara, dan China 154 suara.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan resmi di situs Kementerian Luar Negeri RI.

Mohammed bin Salman: Hentikan Serangan Israel ke Gaza

Mohammed bin Salman (MBS), putra mahkota Arab Saudi, meminta Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu disampaikan MBS saaat bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken untuk membahas eskalasi militer saat ini di Gaza.

Dalam pertemuan tersebut, putra mahkota menekankan perlunya membahas cara-cara menghentikan operasi militer yang merenggut nyawa orang tak bersalah. MBS menekankan upaya Kerajaan untuk menenangkan situasi, menghentikan eskalasi yang terjadi saat ini, dan menghormati hukum kemanusiaan internasional, termasuk mencabut pengepungan di Gaza, dan berupaya menciptakan kondisi untuk kembalinya stabilitas dan pemulihan.

“Arab Saudi menyerukan jalan perdamaian untuk memastikan bahwa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi,” kata MBS, dilansir Arab News. Mohammed bin Salman menekankan penolakan Arab Saudi untuk menargetkan warga sipil dengan cara apa pun atau mengganggu infrastruktur dan kepentingan vital yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Putri Reema binti Bandar bin Sultan, Duta Besar Arab Saudi untuk AS, dan Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar AS untuk Kerajaan Arab Saudi, Michael Ratney, Penasihat Departemen Luar Negeri AS, Dirk Schulet, Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf, dan Kebijakan di Departemen Luar Negeri, Tom Sullivan.