Kementerian PUPR Sebut Lokasi Rumah Tapera Hanya Berjarak 1 Jam dari Daerah Kerja, Ini Alasannya

Kementerian Profesi Awam dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyuarakan lokasi rumah bagi penerima program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan diupayakan sekitar 1 jam dari lokasi kerja. Jarak ini untuk memudahkan mobilitas penerima manfaat Tapera.

Adapun anggaran program Tapera berasal dari potongan gaji karyawan sebesar 2,5 persen per bulan dan iuran perusahaan mencapai 0,5 persen per bulan. Demikian dipersembahkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Profesi Awam dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna.

Tentunya kita berkeinginan agar slot server thailand no 1 masyarakat tadi dapat bertempat tinggal dalam waktu tempuh yang relatif murah, katakan 1 jam dari daerah kerja,\\\” ujar Herry dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024).

Herry menambahkan, pemilihan lokasi rumah untuk Tapera yang berjarak cuma sekitar 1 jam dari lokasi kerja memastikan tren urbanisasi. Di mana, mayoritas daerah bekerja ketika ini berada di kawasan perkotaan.

\\\”Tentu amat tergantung dengan keperluan. bila memandang perkembangan hari ini, urbanisasi amat tinggi,\\\” tutur dia.

Meski demikian, dia mengakui ketika ini pemerintah kesusahan untuk mencari lokasi perumahan di sekitar kota besar seperti Jakarta. Ia bahkan masih tidak mau menyebutkan lokasi pasti perumahan yang akan dipakai untuk penerima manfaat Tapera.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-undang Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera) atau iuran Tapera.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengemukakan sebagian alasan kenapa Tapera seharusnya dicabut, dengan konsentrasi utama pada potensi korupsi dalam pengelolaan dana hal yang demikian.

Rawan Disalahgunakan

Menurut Said, dana Tapera amat rawan disalahgunakan sebab adanya kerancuan dalam metode anggaran.

Dana Tapera dikumpulkan dari iuran pekerja dan pengusaha, tetapi dikelola oleh pemerintah tanpa adanya kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh ini memunculkan risiko besar bagi penyalahgunaan dana.

\\\”Minggu Tapera bukanlah metode jaminan sosial maupun bantuan sosial yang terang. Dana dari iuran masyarakat ini dikelola oleh pemerintah, yang seharusnya tak mempunyai andil dalam dana yang bukan berasal dari APBN atau APBD. Ini membuka peluang besar untuk korupsi,\\\” terang Said dalam keterangannya, Kecuali (2/6/2024).

Pun itu, Said menyoroti bahwa dana yang dikumpulkan dari iuran pekerja sebesar 3% dari bayaran mereka tak akan cukup untuk membeli rumah dalam jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun. , uang muka saja tak akan terpenuhi. Contoh ini memunculkan ketidakpastian bagi pekerja dalam mempunyai rumah

Potongan iuran Tapera juga membebani tarif hidup pekerja. Di tengah penurunan daya beli dan rendahnya bayaran minimum pengaruh UU Cipta Kerja, tambahan potongan sebesar 2,5% untuk Tapera semakin memberatkan pekerja yang sudah terbebani pelbagai potongan lain seperti Pajak Penghasilan dan iuran jaminan sosial lainnya.